Ada Intervensi Pemerintah, Rumah 25 Juta Bisa Terwujud

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, rumah murah Rp 25 juta yang selama ini diwacanakan dapat terwujud apabila pemerintah melakukan intervensi. Intervensi pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk penghilangan biaya-biaya pendirian rumah, ketersediaan lahan yang matang, serta penyediaan dana pelayanan publik atau PSO (Public Service Obligation). 

Himawan mengatakan Perumnas mampu menyuplai rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) apabila pemerintah siap memberikan insentif, dalam bentuk  PSO (Public Service Obligation) dan penyediaan lahan siap bangun. Apabila, pemerintah tidak memberikan PSO maka harga rumah mengikuti hitungan mekanisme ekonomi. 

"Rumah murah harga Rp 25 Juta itu bisa jika dengan intervensi pemerintah. Intervensi bisa berupa biaya prasarana sarana umum, penghilangan biaya terkait air, listrik, perijinan pemda, sertifikat, juga pemberian modal kerja serta bunga murah," katanya ketika ditemui di kantornya, Selasa (22/5/2012). 

Ia mengakui bahwa Perumnas sebagai pelaku penyedia perumahan bagi MBR ini mengalami kendala dalam hal permodalan dan lahan. Jika perumnas didorong sebagai pelaku penyedia perumahan utama, maka ia berharap agar kapasitas perusahaan lebih diperbesar. 

"Agar program Kemenpera bisa dijalankan secara berkelanjutan dengan perumnas, perlu kesepakatan harga antara Perumnas dan Kemenpera. Sehingga program ini bisa bergulir dan tidak membebani salah satu pihak," ujarnya. 

Sementara dari sisi penyediaan lahan, Himawan mengatakan, Perumnas sendiri mengalami kekurangan lahan. Perumnas tinggal memiliki sekitar 1.900 hektar, sedangkan target pembangunan rumah yang diminta oleh Menpera adalah separuh dari target Kemenpera sebesar 600.000 unit. 

Soal permasalahan lahan, lanjut Himawan, bisa diupayakan apabila pemerintah derah (pemda) mampu menyiapkan lahan. Masalahnya, kata dia, tidak semua pemda memiliki lahan yang matang. Dari 50 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kemenpera, baru empat provinsi siap melakukannya. Keempat provinsi tersebut adalah Maluku, Sulawesi Utara, NTT dan NTB. 

Himawan mengatakan Perumnas sendiri masih berharap rumah Rp 25 juta bisa terwujud. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan rumah murah di Maluku yang akan dibangun bulan Juli nanti harganya di atas Rp 40 Juta dengan tanah telah disiapkan Pemerintah Daerah.  "Kami membandingkan semuanya masih di atas Rp 40 juta, termasuk penggunaan beton pra cetak," katanya.